22 Februari 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Berita Rekomendasi

Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh IMTN di Kota Balikpapan


Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh IMTN di Kota Balikpapan
Ilustrasi

KLIKBALIKPAPAN - Persoalan tanah adalah salah satu persoalan yang banyak dialami daerah-daerah di Indonesia. Akan halnya dengan Kota Balikpapan, mengalami persoalan yang sama. Soal tumpang tindih lahan, pengurusan surat tanah seperti  Izin Memanfaatkan Tanah Negara (IMTN) yang lama dan birokratis. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pengurusan IMTN juga semakin menambah rumitnya managemen lahan di Kota Balikpapan. Namun setelah adanya Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, berbagai persoalan tersebut diharapkan dapat terselesaikan.

Berikut  Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh IMTN :

  1. Setiap orang atau badan hukum yang membuka dan/atau memanfaatkan tanah negara wajib memiliki IMTN dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  2. Permohonan IMTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  3. Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap akan diregistrasi dan diteruskan secara berjenjang sesuai fungsi dan kewenangannya.
  4. Berkas yang telah diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan peninjauan dan/atau pengukuran oleh Tim..
  5. Hasil peninjauan dan pengukuran objek dituangkan dalam Berita Acara dan diumumkan pada Kantor Kecamatan dan Kelurahan serta RT setempat selama 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut turut.
  6. Hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara oleh Pejabat yang berwenang.
  7. Permohonan izin yang sudah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mendapat tanggapan dan/atau keberatan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Berita Acara Hasil pengumuman ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
  8. IMTN yang dimohon bukan atas nama yang tertera dalam Alas hak, harus dilakukan terlebih dahulu penyerahan penguasaan tanah kepada pemohon IMTN.
  9. Tanah Negara yang memiliki Alas hak untuk dimohonkan IMTN, harus dimohon secara keseluruhan baik untuk satu atau lebih nama pemohon.
  10. Alas hak/bukti penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditarik oleh pejabat yang berwenang.
  11. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar yang digunakan pada saat pengajuan permohonan IMTN, maka kepada pemilik IMTN dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan IMTN.
  12. Ketentuan mengenai bentuk/format, prosedur dan persyaratan administrasi IMTN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Namun, tidak semua permohonan IMTN dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

  1. Persyaratan permohonan tidak lengkap;
  2. Adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
  3. Ada keterangan penguasaan/kepemilikan dari pihak lain yang didukung dengan bukti tertulis kepemilikan/penguasaan tanah seperti sertifikat, surat penguasaan/pelepasan tanah yang teregister, putusan pengadilan, akta PPAT dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  4. Tanah yang dimohonkan adalah termasuk tanah yang berada di kawasan hutan lindung dan situs budaya sebagaimana dinyatakan dalam rencana tata ruang wilayah.

Terkait dengan penolakan permohonan IMTN akan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada pemohon.

Download  Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 1 tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara

Reporter :     Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0