22 April 2019

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kemendagri Tegaskan Rekam e-KTP Tidak Ada Deadline dan Tak Ada Sanksi


Kemendagri Tegaskan Rekam e-KTP Tidak Ada Deadline dan Tak Ada Sanksi
Ilustrasi. Kemendagri tegaskan tidak deadline dan tidak ada sanksi pengurusan e-KTP. (net)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Kontroversi deadline dan sanksi rekam e-KTP sempat membingungkan warga. Namun, hal itu diclear-kan Kementrian Dalam Negeri.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pelayanan e-KTP ada setiap hari. Ia menyebut setiap hari data seseorang pasti berubah. Tidak ada batas waktu dan tidak sanksi.

Mendagri menjelaskan, tidak adanya deadline karena status yang belum menikah menjadi status menikah dan dulu yang alamatnya di sini jadi pindah alamat. Maka menurut Tjahjo, deadline rekam e-KTP tersebut hanya uji coba saja!

"E-KTP itu setiap hari, seumur hidup. Setiap hari pasti ada pelayanan E-KTP. Orang yang memasuki masa dewasa pasti butuh KTP. Orang yang belum menikah dan akan menikah pasti akan mengubah menjadi status menikah. Orang yang pindah rumah pasti alamatnya pindah," ujar Tjahjo Kumolo, Senin, 22/8/2016, dilaporkan detik.

"Kita kemarin hanya mencoba deadline. Akhir September ini dari 20 juta ini berapa sih idealnya. Tidak usah jauh-jauh. Di Jakarta saja masih ada puluhan ribu masyarakat yang mau mendatangi kecamatan. Apalagi yang di pelosok-pelosok," ujarnya.

Di pelosok, lanjut Tjahjo, Kemendagri menggerakan dukcapil daerah untuk jemput bola. Naik motor bawa alat E-KTP sekaligus membawa akta kelahiran. “Nah yang di kota kan kita tak mungkin door to door. Nah tolonglah datang," ucap Tjahjo.

"BPJS juga perlu E-KTP. Makanya kita ingin dari 182 juta penduduk Indonesia yang harus terdata itu baru 168 yang terekam data. Jadi tidak ada deadline!" tegas Mendagri.

Apalagi e-KTP sendiri masih memiliki masalah. Misalnya di Balikpapan dan beberapa daerah lain yang masih mengalami keterbatasan blanko e-KTP. Bahkan untuk mendapatkan E KTP warga harus menunggu selama satu bulan.

Menurut Kepala Disdukcapil kota Balikpapan, Chairil Anwar, terbatasnya blanko E KTP yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah terjadi tidak hanya di Kota Balikpapan, melainkan di seluruh Indonesia.

Akibat terbatasnya jumlah blanko E KTP, setidaknya ada 6.500 warga harus terpaksa mengantri untuk mendapatkan E KTP tersebut. Jadi, e-KTP tidak ada deadlinenya dan tidak ada sanksi keterlambatannya. 

Reporter : Klik Tenggarong/ Ahmad Riyadi    Editor :



Comments

comments


Komentar: 0