17 Januari 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Hampir 60 % APBD Balikpapan Habis untuk Belanja Rutin


Hampir 60 % APBD Balikpapan Habis untuk Belanja Rutin
Adhi Supriadi, Direktur eksekutif Kaltim Inisiatif

KlikBalikpapan.com - Krisis keuangan yang dialami Balikpapan saat ini, selain disebabkan pemangkasan Dana Bagi hasil dari pemerintah pusat, juga disebabkan adanya mismanagement dalam penganggaran.

Untuk mengetahui dimana letak mismanagement tersebut, mari kita lihat struktur APBD Balikpapan. Sebelumnya kita lihat istilah-istilah yang tercantum dalam APBD.

APBD terbagi atas 2 yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja Tidak Langsung :

  • Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
  • Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
  • Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
  • Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  • Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  • Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung  :

  • Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
  • Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa  mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
  • Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Untuk menggambarkan kondisi APBD Balikpapan, kita akan meninjaunya dalam 3 tahun terakhir (APBD 2016, APBD 2015 dan APBD 2014).

Berdasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 8 tahun 2015 tentang APBD 2016 (sebelum revisi dan pemangkasan anggaran) tercatat Pendapatan sebesar Rp 2.542.120.647.000,00, Surplus SILPA Rp 570,214,473,000  dan belanja daerah sebesar Rp 3.112.335.120.000,00.

Komponen Belanja daerah tersebut terdiri atas :

  1. Belanja tidak langsung
    1. Belanja Pegawai sejumlah Rp786.240.848.282,00
    2. Belanja Subsidi sejumlah Rp 800.000.000,00
    3. Belanja Hibah sejumlah Rp 192.404.120.000,00
    4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 8.500.000.000,00
    5. Belanja Bantuan   Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sejumlah Rp 1.085.000.000,00
    6. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 7.500.000.000,00
  2. Belanja Langsung
    1. Belanja Pegawai sejumlah Rp 309.816.198.200,00
    2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 686.028.200.553,00
    3. Belanja Modal sejumlah Rp 1.119.960.752.965,00

Jadi total belanja rutin untuk membiayai operasional PNS Pemkot Balikpapan ( Belanja pegawai langsung + belanja pegawai tidak langsung + belanja barang dan jasa) sebesar Rp 1.782.085.247.035,00 atau 57 %.

Untuk APBD Balikpapan tahun 2015 berdasarkan perda nomor 19 tahun 2014 tentang APBD tahun anggaran 2015, tercatat pendapatan sebesar Rp2.507.328.940.896,00 ditambah SILPA Rp 632.224.135.462,00 dan belanja daerah sebesar Rp 3.139.553.076.358,00.

Belanja daerah terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari jenis belanja:

  1. Belanja Pegawai sejumlah Rp 788.568.381.500,00
  2. Belanja Subsidi sejumlah Rp 800.000.000,00
  3. Belanja Hibah sejumlah Rp 208.848.243.000,00
  4. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 9.000.000.000,00
  5. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Partai Politik sejumlah Rp 1.085.000.000,00
  6. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 5.000.000.000,00

 2. Belanja Langsung terdiri dari jenis belanja:

  1. Belanja Pegawai sejumlah Rp 259.768.756.967,00
  2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 632.526.604.541,00
  3. Belanja Modal sejumlah Rp 1.233.956.090.350,00

Total belanja rutin untuk membiayai operasional PNS Pemkot Balikpapan tahun 2015 ( Belanja pegawai langsung + belanja pegawai tidak langsung + belanja barang dan jasa) sebesar Rp 1.680.863.743.008,00 atau 54 %

APBD Balikpapan tahun 2014 berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2013 tentang APBD 2014, tercatat pendapatan sebesar Rp 2.077.427.096.030,00 ditambah SILPA sebesar Rp 925.960.751.987,00 dan belanja daerah sebesar Rp 3.003.387.848.017,00

 1.   Belanja Tidak Langsung terdiri dari 

  1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 692.027.421.671,00
  2. Belanja Hibah sejumlah Rp. 154.787.488.250,00
  3. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.000.000.000,00
  4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sejumlah Rp. 800.000.000,00
  5. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00

 2.  Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

  1. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 202.316.894.060,00
  2. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 572.263.110.296,00
  3. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.367.192.933.740,00

Total belanja rutin untuk membiayai operasional PNS Pemkot Balikpapan tahun 2015 ( Belanja pegawai langsung + belanja pegawai tidak langsung + belanja barang dan jasa) sebesar Rp 1,466,607,426,027 atau atau 49 %

Jika melihat APBD Balikpapan 3 tahun terakhir tersebut, terlihat ada peningkatan pada pos belanja rutin. Pada komponen belanja pegawai tidak langsung yang berupa gaji dan insentif tambahan gaji PNS ada kenaikan hampir 100 Miliar dari tahun 2014.  

Begitupun dengan belanja pegawai langsung berupa honor kegiatan bagi PNS, ada kenaikan sekitar 50 miliar setiap tahunnya.

Disisi yang lain belanja modal untuk membiayai kegiatan proyek-proyek pembangunan justru mengalami penurunan kurang lebih 100 Miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2014, belanja modal sebesar Rp 1.367.192.933.740,00, turun pada tahun 2015, nilainya hanya  Rp 1.233.956.090.350,00, dan pada tahun 2016 turun lagi, tersisa Rp 1.119.960.752.965,00

Jadi, kenaikan APBD Balikpapan setiap tahunnya, tidak berimbas pada meningkatnya pembangunan Balikpapan. Justru yang terjadi sebaliknya. Kenaikan APBD tersebut hanya dinikmati oleh para pejabat dan PNS dilingkungan pemkot Balikpapan. Padahal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, belanja modal semestinya yang diperbesar.

Untuk menyehatkan APBD Balikpapan tahun 2017, semestinya Pemkot dan DPRD Balikpapan BERANI untuk memangkas belanja rutin. Beberapa langka yang perlu dilakukan :

  1. Insentif tambahan gaji bagi PNS harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Nilainya tidak boleh dibuat flat setiap tahun. Semestinya insentif tersebut berbasis kinerja dan berdasar pada capaian PAD.
  2. Pos anggaran belanja pegawai yang berupa honor-honor kegiatan dipangkas. Caranya dengan membuat kepanitian yang ramping, sehingga biaya honor bisa diminimalisir.
  3. Belanja barang dan jasa juga perlu dirasionalisasi. Misalnya untuk maintenance mobil-mobil dinas. Pemkot harus mengeluarkan kebijakan untuk tidak lagi membeli kendaraan operasional. Sistemnya bisa dirubah dengan sistem sewa kontrak, sehingga pemkot tidak lagi terbebani biayai maintenance.

Dengan Tiga langkah tersebut dapat menghemat anggaran 200 hingga 300 Miliar. Rasionalisasi belanja rutin tersebut bisa dialokasikan untuk penambahan belanja modal, sehingga APBD 2017 diharapkan masih ada alokasi belanja untuk kesejahteraan rakyat.

Penulis : Adhi Supriadi, Direktur Eksekutif Kaltim Inisiatif

 

Reporter : Don Tampano    Editor : Dimitry Pramudya



Comments

comments


Komentar: 0