21 September 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Fixed: Mutasi, Jabatan Sekda Harus Lalui Lelang dan Seleksi


Fixed: Mutasi, Jabatan Sekda Harus Lalui Lelang dan Seleksi
Delegasi DPRD Balikpapan di Jakarta. (ist)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Kejanggalan proses mutasi di Balikpapan, menemui titik terang. Pengangkatan Sekda harus melalui proses lelang dan seleksi. Tidak bisa langsung dilantik. Lantaran harus mengacu UU ASN dan Kemenpan RB. 

Demikian hasil konsultasi DPRD Balikpapan dengan pihak Kemenpan RB, di Jakarta, hari ini.

Delegasi dewan diwakili seluruh Komisi I yang diterima langsung Asisten Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karir, Sunowo Joko Widodo.

Salah satu poin krusial hasil diskusi tersebut, pengangkatan dan pelantikan Sekda tidak ada hubungannya dengan PP 18, akibat pemekaran.

"Maka harus mengacu ke UU No 5 tahun 2014 dan Permenpan RB No 13 tahun 2014. Harus dilelang jabatan tersebut dan seleksi," tegas salah satu delegasi yang turut dalam agenda konsultasi dengan pusat, Syukri Wahid.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, itu menjelaskan, bagi jabatan tinggi sudah berakhir dan bukan dampak dari pemekaran OPD sesuai PP 18, maka tidak berlaku mekanisme penempatannya dengan prinsip pengukuhan.

"Secara aturan kami melihat mutasi itu menyalahi prosedur," tegasnya. Menurutnya tugas dewan untuk mengawasi mutasi telah selesai.

Bila ada pejabat atau pihak lain yang melakukan gugatan terhadap mutasi itu dipersilakan. "Karena mungkin ada hak orang atau pejabat lain yang terdzalimi."

Seperti diketahui proses mutasi dan pelantikan Sekda Fadhli tidak melalui mekanisme yang berlaku. Walikota Rizal berdalih mengacu PP 18. Padahal acuan itu tidak tepat.

KLIK JUGA: Kisruh Kejanggalan Mutasi, Kenapa Wawali Rahmad Bungkam

Reporter : Dicky Sera    Editor : Cika Anggraeni



Comments

comments


Komentar: 0