16 Agustus 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Pemkot Balikpapan Kejar Pajak Kos-kosan


Pemkot Balikpapan Kejar Pajak Kos-kosan
Temuan BPK, tak ada kabarnya lagi. (lik)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Untuk mendongkrak kantong daerah yang kering, Pemkot Balikpapan mengejar pajak kos-kosan. Setelah sebelumnya retribusi pedagang pasar tradisional juga diburu.

Kasubbid Pendataan dan Penetapan Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Balikpapan, Erwin menjelaskan saat ini ada sekitar 1.000 lebih kos-kosan di Balikpapan.

Dari jumlah itu, sekitar 150 pajak kos-kosan telah masuk ke kantong daerah. Sisanya, Pemkot mengaku masih kesulitan mengejar kos-kosan wajib pajak.

“Sulit mendeteksi mereka karena ada pengusaha kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10, tapi disiasati sehingga di bawah 10 kamar,” ujarnya.

Pihaknya pun gencar melakukan pendataan dan sosialisai, termasuk melakukan razia.

Mengacu Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel dan Perwali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, juga disebutkan pajak kos-kosan sebesar 10 persen.

Namun, anehnya pajak kos-kosan diburu dengan gencar tapi itu tidak dilakukan terhadap hotel. Kepala Inspektorat Balikpapan, Dahniar, pun meminta dinas terkait lebih greget untuk mengejar pajak hotel.

Selain hotel, Pemkot juga tak serius dalam mengejar pajak hiburan. Dalam salinan dokumen hasil pemerikasaan BPK yang diperoleh Klikbalikpapan, bernomor 535/S/XIX/SMD/12/2016, menyebut ada 8 poin pokok-pokok pemeriksaan atas PAD dan Belanja Daerah tahun 2016. Antara lain:

Empat wajib pokok hotel kurang bayar pokok pajak senilai Rp 3.018.031.807 dan sanksi administrasi berupa bunga senilai Rp 351.889.007 serta kenaikan pajak senilai Rp 1.012.042.115, belum ditetapkan.

Lalu, tiga wajib pajak hiburan dan satu pajak insidental kurang bayar pokok pajak senilai Rp 1.012.042.115 dan sanksi administrasi berupa bunga senilai Rp 189.387.597 serta kenaikan pajak senilai Rp 99.466.875, belum ditetapkan.

Akibat temuan BPK, yang di antaranya soal pajak hotel dan hiburan, pejabat Balikpapan sempat dipanggil kejaksaan.

Kepala BPKAD Balikpapan, Madram Muhyar, pernah mengakui dirinya dipanggil pihak kejaksaan. Namun, pemeriksaan itu sebatas memeriksa berkas-berkas. “Iya pernah, terkait temuan BPK,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Hukum Kalimantan Timur, Herdiansyah Hamzah, yang akrab disapa Castro, ikut angkat suara terkait temuan BPK terhadap APBD Balikpapan 2016.

Menurutnya, temuan itu adalah masalah serius dan jangan dianggap remeh. Ia meminta Wali Kota Rizal Effendi untuk terbuka terhadap publik. Keterbukaan itu bagian komitmen pemerintahan bersih sebagaimana amanah UU 28/1999. “Jadi seharusnya pemkot terbuka saja,” saran Castro.

KLIK JUGA: Ini Delapan Temuan BPK yang Disembunyikan Pemkot Balikpapan

Reporter : Dicky Sera    Editor : Nikita Farmela



Comments

comments


Komentar: 0