18 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Awang Klaim Tak Ada Lagi Sengketa Pembagian Blok Mahakam dengan Kukar


Awang Klaim Tak Ada Lagi Sengketa Pembagian Blok Mahakam dengan Kukar
PT Pertamina Hulu Mahakam telah ditunjuk pemerintah menjadi pengelola wilayah kerja Blok Mahakam. (ant)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek, mengklaim pembagian hak kelola atau Participating Interest/PI sebesar 10% Blok Mahakam untuk pemerintah daerah sudah clear.

Sengketa pembagian yang sempat ditolak Bupati Kukar Rita Widyasari, sudah selesai.

Awang mengklaim, semua sudah sepakat mengenai porsi yang sudah ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Nantinya, dari 10% tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendapat 66,5%, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh 33,5%.

"Sudah deal dan diputuskan Menteri. Jadi sudah clear," klaim Awang di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 14/11/2107, dilansir Katadata.

Dengan kesepakatan itu, nantinya Badan Usaha Milik Daerah sudah bisa bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) mengelola Blok Mahakam setelah kontrak berakhir 31 Desember 2017.

Adapun BUMD yang ditugaskan adalah PT Migas Mandiri Pratama. Saham BUMD ini dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sebelumnya, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menolak menandatangani porsi tersebut. Alasannya, porsi yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara lebih rendah dari kesepakatan awal.

Bupati Kutai Kartanegara dan Gubernur Kalimantan Timur memang pernah membuat Surat Kesepakatan Bersama Nomor 119/1844/BPPKW-A/2012 dan Nomor 541/422/TU/UM/2012.

Pasal 3 SKB itu menyebutkan, jumlah hak kelolapihak pertama (Pemprov Kaltim) dan pihak kedua (Pemkab Kutai Kartanegara) disepakati 40% dan 60%, atau jumlah lainnya yang akan ditentukan oleh pihak independen dan disepakati para pihak.

Namun, menurut Awang, permasalahan tersebut sudah selesai. "Kami duduk dengan tim. Ibu Rita pun itu duduk dengan tim," ujar Awang.

Adapun, pembagian hak kelola 10% pemerintah daerah itu mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 tahun 2016.

Pasal 5 menyebutkan Pembagian persentase keikutsertaan saham provinsi dan/atau kabupaten/kota pada suatu Badan Usaha Milik Daerah didasarkan atas pelamparan reservoir cadangan minyak dan gas bumi pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang akan diproduksikan.

Reporter : Nina Karmila/ Ktd    Editor : Akbar Barbara



Comments

comments


Komentar: 0