24 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

DPD: Teledor saat Menyuntik Vaksin Bisa Dipidana


DPD: Teledor saat Menyuntik Vaksin Bisa Dipidana
Kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI karena kelalaian nakes bisa dituntut pidana. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Kasus ratusan santri yang mengalami kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI, terus menggelinding.

Peristiwa itu menimbulkan ketakutan di masyarakat. Tak terkecuali bagi anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, Ahmad Nawardi. 

Menurutnya ratusan santri yang menjadi korban cedera vaksin dari Pesantren Al-Husen, Pesantren Al-Falah Sumber Gayam dan santri Hidayatul Mubtadiin, bisa diseret ke ranah hukum.

“Jadi, kesaksian medis yang tidak jelas ini yang justru meresahkan masyarakat. Karena ini urusannya nyawa santri. Kalau benar ada kelalaian dan keteledoran pihak medis, ini bisa menjadi delik pidana," jelasnya.

Ia meyakini jika tata laksana pemberian vaksin difteri sesuai dengan standar prosedur yang baik, tidak akan terjadi musibah seperti ini.

Nawardi menegaskan, kasus tersebut diduga lantarab kesalahan human error dari pihak medis. Sebab rentang waktu yang berdekatan antara pemberian vaksin dan sakit yang dialami santri.

"Kenapa vaksinasi itu justru menimbulkan penyakit yang lain hingga sebagian besar santri harus dilarikan ke rumah sakit daerah, bahkan ada yang ke Surabaya karena parah," tegas Nawardi dalam siaran persnya.

Bagi Nawardi, musibah sakit massal santri ini bisa diminimalisir dengan perencanaan dan prosedur imunisasi yang lebih maksimal dan terukur.

"Sekarang yang terjadi justru membuat panik masyarakat. Artinya, proses vaksin difteri ini bermasalah," tegasnya.

Ia mengingatkan, seharusnya Dinkes melalui dokter menampaikan efek samping vaksin difteri, sehingga masyarakat dan famili korban tenang karena memang sesuai standar medis dan aman.

"Nyatanya ini kan tidak, tiba-tiba banyak korban berjatuhan dan harus dirawat intensif di rumah sakit,” tegas mantan wartawan Tempo tersebut.

Apalagi, menurut Nawardi, ada kesaksin medis yang tidak sama antara Dinkes Pamekasan dengan Dinkes Jawa Timur. Ada yang menyebut sakit massal itu karena efek dari Outbreak Response Immunization Difteri. Sementara ada juga yang menyebut hanya faktor psikologis santri.

Menurut Nawardi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Dinkes Pamekasan harus bertanggung jawab atas insiden yang menimpa ratusan pelajar pesantren ini.

"Jangan sampai, Dinkes sembunyi tangan dengan hanya mengatakan bahwa korban akan segera sembuh karena sakitnya hanya efek samping."

Nawardi berharap, peristiwa serupa tidak lagi terjadi. “Mesti harus detail dan prosedural perencanaan imunisasi terhadap masyarakat, apalagi pelajar. Harus ada sosialisasi dengan penjelasan medis yang akurat sebelum dan setelah imunisasi," tegasnya.

 

Reporter : Yola Vanessa    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0