24 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Jatam Kaltim Rilis Kaitan Paslon Pilgub Kaltim dengan Bisnis Emas Hitam


Jatam Kaltim Rilis Kaitan Paslon Pilgub Kaltim dengan Bisnis Emas Hitam
Bocah-bocah bermain di area bekas lubang tambang di Kaltim. (Jatam)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kaltim merilis keterkaitan sejumlah pasangan calon Pilgub Kaltim dengan pertambangan batubara.

Bisnis emas hitam yang sarat KKN itu diduga bakal muncul kembali bila paslon yang dibeber Jatam terpilih sebagai kepala daerah Kaltim lima tahun ke depan.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menyebut, Paslon tersebut memuluskan agenda ekploitasi batubara saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Sebut saja Walikota Samarinda, Syaharie Jaang.

Menurut Rupang, Jaang memiliki usaha batubara yakni, Anugerah Bumi Etam lalu terlibat di perusahaan Bukit Baiduri Energi. Selama empat periode memimpin Samarinda, Jaang telah menjual 71 persen daratan Samarinda kepada 63 izin usaha pertambangan atau IUP kepada investor.

Akibatnya, kebijakan itu memunculkan 35 titik banjir di Samarinda.

"17 Kasus kematian anak di lubang tambang belum juga tuntas," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang, Selasa, 13/3/2018.

Tak hanya Jaang, mantan Bupati Kutai Timur, Isran Noor juga memiliki "dosa" terhadap Bumi Etam pada 2014. Isran diduga terlibat dalam ijon tambang PT Arina Kota Jaya senilai Rp 5 miliar.

Jatam mencatat, dana itu diduga dari aliran dana pencucian uang Bendum partai Demokrat, Nazaruddin. Namanya waktu itu juga disebut-sebut bersama Awang Faroek dan Mahyudin dan sejumlah nama lain dalam kasus korupsi divestasi saham KPC.

Kasus ini masih mengendap di Mahkamah Agung. Hingga Isran menjabat Bupati, totalnya diterbitkan 161 IUP minerba.

"Di bawah naungan Nusantara Energy grup, Isran Noor bersama Prabowo terus ingin mengeruk dan menjual murah kekayaan Kaltim," ulasnya.

Paslon lainnya yakni Rusmadi dinilai Jatam lamban melakukan penertiban IUP tambang dan menutup rapat informasi siapa saja pemilik enam ratusan izin pertambangan. Padahal, Rusmadi menjabat sebagai ketua tim terpadu penataan IUP Kaltim.

Selain itu aktivis lingkungan itu menyebut, Rusmadi diduga kuat menjadikan peluang penataan IUP sebagai ladang rente baru di tengah moratorium tambang.

"Indikasi ini terlihat dari penguluran waktu pencabutan izin tambang Non CnC yang seharusnya dilakukan Januari 2017," jelasnya.

Selain itu mantan Kapolda Kaltim, Safaruddin disinyalir tak tegas kepada pelaku ilegal mining di Kaltim. Bahkan ratusan izin tambang itu melewati jalan umum serta melewati Polsek sama sekali tak ada tindakan tegas kepada para pelaku.

Polisi, menurut Jatam Kaltim, diduga bermain mata dengan pelaku pelanggar hukum sda Kaltim. Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya saat menjadi Kapolda Kaltim, praktek premanisme dan intimidasi kepada warga seolah dibiarkan begitu saja dan membuat warga anak-anak dan perempuan merasa tak nyaman dan terancam hidupnya oleh milisi reaksioner dan sengaja membuat backup usaha IUP maupun PKP2B.

Alih-alih menangkap pelaku pelanggaran SDA Kaltim, Safaruddin menolak pelaporan warga terdampak tambang dan membiarkan pelaku kejahatan Sda bebas melenggang dari jerat hukum.

"Selama tahun 2015 hingga 2017, sedikitnya 16 anak-anak tak bersalah tenggelam dan tewas dilubangi tambang. Namun kasus ini dibiarkan begitu saja," bebernya.

Dengan begitu Jatam memberikan masukan kepada warga Kaltim, untuk tidak lagi kembali terjebak oleh calon kontestan yang jelas ikut menjadi pelaku kerusakan alam, manusia di Kaltim akibat ilegal mining.

 

Reporter : Klik Samarinda    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0