22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

MUI: Kemenkes Berbohong soal Kehalalan Vaksin


MUI: Kemenkes Berbohong soal Kehalalan Vaksin
Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Pemerintah kembali bakal menggelar vaksinasi massal MR. Tahun ini giliran luar Jawa termasuk Kaltim. Rencananya program ini dimulai Agustus-September 2018.

Vaksin MR adalah kombinasi vaksin campak atau Measles (M) dan Rubella (R). Selama ini umat Muslim kebingungan dengan status Kehalalan vaksin tersebut.

Sesuai UU Jaminan Produk Halal, setiap produk perlu dipastikan kehalalannya sebagai jaminan bagi kaum Muslim. Status itu ditentukan oleh Sertifikasi Halal MUI.

Selama ini vaksin MR dipropagandakan sudah halal. Namun, fakta itu dibantah tegas oleh pihak MUI dan LPPOM MUI.

Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain membantahnya. Menurutnya MUI justru belum pernah menerima sampel vaksin terkait, untuk diperiksa kehalalannya.

"Kementerian Kesehatan berbohong masalah kehalalan vaksin. Selalu memakai Fatwa MUI untuk masalah darurat," tegas KH Tengku, dalam komunikasi elektroniknya, Sabtu, 14/7/2018.

KH Tengku, melanjutkan, "Padahal vaksinnya sama sekali belum diperiksa MUI. Bahkan Kemenkes tidak pernah mau memberi sampel untuk diperiksa. Dalam hal ini perlu diviralkan kebohongan Kemenkes agar anak umat Islam tidak dimasukkan vaksin haram. Allahu Akbar," ujar KH Tengku.

Segendang sepenarian. Wakil Direktur LPPOM MUI Bidang Sertifikasi, Ir. Muti Arintawati, menyatakan hal sama.

Menurut Muti, sampai saat ini belum ada perkembangan baru terkait status vaksin Rubella. Vaksin tersebut juga belum memiliki sertifikasi halal sesuai UU Jaminan Produk Halal.

"Jaminan kehalalan produk sangat penting dalam memenuhi hak konsumen. Sampai saat ini produk vaksin yang sudah bersertifikat halal adalah vaksin meningitis dan vaksin flu," tegasnya. Sedangkan vaksin MR atau Rubella dan vaksin difteri belum.

Rencananya mulai awal Agustus, akan digelar program vaksin tersebut. Untuk Balikpapan pencanangan program bakal dihelat di Pesantren Hidayatullah.

Namun hal itu diingatkan Wasekjen MUI KH Tengku. "Beri tahu Hidayatullah bahwa vaksin itu haram menurut MUI. Belum halal. Diperiksa saja belum. Agar Hidayatullah tidak dipakai menghalalkan yang haram," tegasnya.

Pihak Hidayatullah Balikpapan, Ustad Hamudi, saat dikonfirmasi digunakannya Pesantren Hidayatullah sebagai pencanangan program vaksin yang status kehalalannya belum jelas, enggan memberi komentar lebih jauh.

Hamudi menyebut hal itu ranah DPP Hidayatullah Jakarta. "Benar pusatnya Hidayatullah di Balikpapan. Tapi soal masalah pencanangan tempat vaksin itu ranah DPP Hidayatullah Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretaris Kota Balikpapan drg Dyah Muryani, mengkalim sepihak kehalalan vaksin Rubella.

Menurutnya, Balikpapan akan menjadi lokasi pencanangan pemberian vaksin rubella oleh Presiden Joko Widodo. Seremonial acara direncanakan di Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Lamaru, 30 km utara pusat kota.

"Kita pilih Pesantren Hidayatullah untuk meyakinkan bahwa vaksin ini halal, sebab ada warga yang meragukan itu sehingga melarang anak-anaknya untuk divaksin," sebut drg Dyah, dikutip dari Antara.

Terpisah, Founder Halal Corner, Aisha Maharani, terkejut atas klaim halal itu. Apalagi yang menyatakan seorang dokter gigi.

"Fatwa halal ditentukan MUI bukan individu apalagi dokter gigi. Jangan sembarangan klaim halal tanpa bukti bisa kena pidana," ingatnya.

Reporter : Agung    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0