22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin


Warga Balikpapan Ragukan Kehalalan dan Keamanan Vaksin
Vaksin MR. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Penegasan Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI dan Kapus Halal Kemenag RI terkait belum halalnya vaksin MR atau campak rubella, membuat warga heran pada program vaksin.

Rencananya Agustus-September mendatang daerah luar Jawa termasuk Balikpapan, bakal menggelar program terkait.

Padahal dalam program MR di Jawa tahun lalu, ratusan anak justru menjadi korban setelah diberi vaksin tersebut. Dari kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI ringan seperti mual, pusing, muntah, ruam. Sampai tingkat sedang diopname di rumah sakit. Dan tidak sedikit yang meninggal dunia.

Warga Kilo 2 Balikpapan Utara, Rina, merasa heran dengan program vaksin MR yang dipaksakan di luar Jawa untuk bulan depan.

"Iya saya dengar akan ada program vaksin MR di Balikpapan juga. Aneh saja bagi saya, harga-harga kebutuhan makin naik, hidup makin susah, terus tau-tau berbaik hati ngasih vaksin gratis, tapi maksa. Aneh kan? Kenapa tidak turunkan harga saja. Ini yang lebih dibutuhkan ibu-ibu seperti saya," tuturnya, 18/7/2018.

Saat dimintai tanggapannya soal data Kemenkes yang menyebut Kaltim bebas campak, tidak ada kasus, Rina lebih heran lagi. "Jadi apanya yang darurat? Kok suka sekali bohong ya pemerintah."

Ia pun menanyakan terkait keamanan vaksin. "Kalau keamanan dan kehalalan vaksin saja bohong, untuk apa pemerintah memaksakan vaksin? Ini sangat aneh bagi saya. Serem jadinya," ujarnya.

Serupa dengan Ahmad Ghaizin, warga Kampung Timur Balikpapan. Menurutnya vaksin hanya akal-akalan untuk mendulang keuntungan.

"Bukan rahasia lagi Mas. Bisnis vaksin itu untungnya besar," tuturnya. Saat ditanyakan jika program ini gratis, Ahmad tertawa.

"Justru karena gratis itu yang aneh. Bahkan maksa. Emangnya tenaga kesehatan gak dapat uang dari kerja mereka memvaksinasi anak-anak. Emangnya proyek vaksin tidak ada uangnya?" tanyanya.

Ahmad pun meminta pemerintah fokus pada pembenahan ekonomi. "Ekonomi hancur, lalu baik sekali bagi-bagi vaksin. Halalnya saja sudah dusta. Saya ikuti apa kata Ulama, kata MUI. Serem ngasih anak barang belum halal," tegasnya.

Menurut Ahmad, selama ini keamanan vaksin juga tidak terbuka. Hanya klaim dan propaganda. "Itu di media kan banyak waktu vaksin di Jawa. Habis divaksin malah sakit, ada yang meninggal. Kalau sudah gitu siapa yang mau tanggung jawab? Gak ada kan? Serem saya Mas," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama atau Kapus Halal BPJH Kemenag, Siti Aminah, menjelaskan status Kehalalan produk ditentukan MUI.

Menurutnya jika Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan suatu produk belum halal, artinya memang belum halal. "Iya yang menentukan MUI, para Ulama kita," jelasnya, dihubungi Klik, Selasa, 17/7/2018.

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak patut menjalankan apa yang ditetapkan MUI. Tak terkecuali terkait program pemerintah sendiri, yakni program vaksin MR atau Rubella.

MUI menyatakan vaksin tersebut tidak halal. "Umat Muslim harus ikuti MUI. Kalau vaksin belum halal berarti memang belum," paparnya.

Bagi pihak-pihak yang selama ini melakukan propaganda klaim halal sepihak diminta agar segera dihentikan. Kehalalan produk apapun menjadi hak bagi konsumen terutama umat Islam. Popok bayi saja taat untuk mengurus status kehalalannya.

Reporter : Dicky Sera    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0