22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

MUI Pusat Ultimatum, Vaksin MR dan Difteri Tidak Halal Jangan Bohongi Rakyat!


MUI Pusat Ultimatum, Vaksin MR dan Difteri Tidak Halal Jangan Bohongi Rakyat!
Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Sejumlah daerah telah menghentikan sementara program vaksin MR. Namun, beberapa daerah lain tetap nekat menggelarnya. Salah satunya, Balikpapan.

Menanggapi hal ini, Wasekjen MUI Pusat, KH Tengku Zulkarnain meminta pihak terkait untuk menghentikan sementara program ini sampai status kehalalannya jelas.

"Vaksinnya tidak halal. Sudah setahun MUI minta sampel vaksinnya pada Kemenkes untuk diuji tapi tidak diberikan. Dengan ini MUI menyatakan kalau ada Fatwa halal vaksin MR dan Difteri, itu sebuah kebohongan. Bohong. Jangan bohongi rakyat," tegas Kiai Tengku.

Ia menilai ada beberapa alasan Kemenkes nekat melakukan kebohongan publik.

"Saya melihat dengan ngototnya Kemenkes atas vaksin MR dan tidak memberikan sampel ke MUI, ada beberapa hal. Pertama, memang besar kemungkinan vaksin MR itu haram."

Ditegaskannya, "Kedua, ada konspirasi kepentingan bisnis. Kemungkinan kedua ini yang mesti menjadi pintu masuknya BPK dan KPK. Ketiga, kemungkinan jaga gengsi atas keteledoran Kemenkes yang jelas-jelas melanggar UU JPH."

Ia melanjutkan, "Keempat, Kemenkes tidak tahu hak dan kewajibannya atas vaksin halal," tekan Kiai Tengku saat dihubungi Klik, 3/8/2108.

KH Tengku menambahkan, hal yang sangat mengherankan pernyataan Menkes di media seolah-olah yang menghambat pelaksanaan vaksinasi adalah MUI sehingga dapat menyebabkan kematian dimana-mana.

Kiai Tengku menekankan, padahal pihak Kemenkes lah yang sudah setahun tidak memberikan sampel vaksin untuk diperiksa.

"Perlu dicatat yang berhak menyatakan halal atau haram atau boleh karena darurat menurut UU adalah MUI. Bukan Kemenkes, apalagi Menkes. Jadi jangan mengangkangi UU walau jabatannya seorang menteri. Silakan tulis," tegasnya.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni' am Sholeh mengamini jika tidak ada sertifikat halal atas vaksin MR dan Difteri.

Untuk menyelesaikan kebingungan umat, MUI akan memanggil Kemenkes dalam waktu dekat. "Insya Allah tanggal 8 Agustus ini pertemuan dengan Kemenkes," jelasnya.

Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, M. Cholil Nafis, LC, Ph D, menegaskan, pemerintah wajib memenuhi hak warga Muslim di Indonesia untuk mengkonsumsi dan berobat dengan yang halal.

"Setelah pemberitahuan ini, pemerintah dan petugas vaksin MR jangan pernah menyebut bahwa vaksi MR sdh mendapat sertifikat halal dari MUI. Jika masih melakukan itu berarti melakukan kebohongan publik yang dapat dituntut secara hukum," tekan Cholil.

Sebelumnya sejumlah daerah telah menghentikan program vaksin MR yang dimulai bulan ini. Penghentian itu dilakukan usai pertemuan MUI dan Kemenkes tanggal 8 mendatang.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg Widyawati, mengakui adanya larangan MUI untuk melakukan vaksin MR bagi umat Islam.

Ia juga mengakui ada beberapa daerah yang mulai menghentikan program tersebut.

"Terkait ada imbauan MUI, kami sedang dalam proses mengkomunikasikan dengan beberapa pihak," ujarnya, melalui komunikasi pesan elektronik dengan Klik, 2/8/2018.

Namun saat KLIK menanyakan alasan tertutupnya informasi insert package atau kandungan vaksin yang disebut-sebut mengandung unsur haram dan berbahaya, Widyawati enggan menjawabnya.

Ia juga bungkam saat ditanyakan banyaknya korban meninggal dunia usai kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI saat menggelar vaksin MR di Jawa. Begitu pula saat disinggung tanggung jawab pemerintah pada korban KIPI, Widyawati memilih diam.

Di Balikpapan, Dinas Kesehatan tetap memaksa menggelar program ini. Namun, sejumlah orangtua menolak dengan alasan status kehalalan, kandungan vaksin, keamanan, dan tanggung jawab pemerintah bila terjadi korban setelah divaksin.

Reporter : Agung    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0