22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Kemenkes Akui Beberapa Daerah Hentikan Program Vaksin Rubella


Kemenkes Akui Beberapa Daerah Hentikan Program Vaksin Rubella
Vaksin. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Kementerian Kesehatan mengakui ada pertentangan hebat di masyarakat terkait program vaksin MR. Bahkan beberapa daerah telah menghentikan program tersebut.

Program ini sedianya berlangsung per 1 Agustus sampai 30 September 2018. Namun usai keluarnya desakan MUI agar umat Muslim tidak melakukan vaksinasi sampai kehalalannya jelas, beberapa daerah menghentikannya.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, drg Widyawati, mengakui adanya larangan MUI untuk melakukan vaksin MR bagi umat Islam.

Ia juga mengakui ada beberapa daerah yang mulai menghentikan program tersebut.

"Terkait ada imbauan MUI, kami sedang dalam proses mengkomunikasikan dengan beberapa pihak," ujarnya, melalui komunikasi pesan elektronik dengan Klik, 2/8/2018.

Namun saat KLIK menanyakan alasan tertutupnya informasi insert package atau kandungan vaksin yang disebut-sebut mengandung unsur haram dan berbahaya, Widyawati enggan menjawabnya.

Ia juga bungkam saat ditanyakan banyaknya korban meninggal dunia usai kejadian ikutan paska imunisasi atau KIPI saat menggelar vaksin MR di Jawa. Begitu pula saat disinggung tanggung jawab pemerintah pada korban KIPI, Widyawati memilih diam.

Ia hanya beralasan program MR mengacu pada Fatwa MUI tahun 2016, yang membolehkan imunisasi.

Namun, saat Klik mengkonfirmasi alasan itu pada MUI, Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain menolak alasan tersebut.

Menurutnya, imunisasi memang dibolehkan. Di fatwa itu juga jelas. Tapi, jangan dipotong.

"Dalam fatwa juga jelas, imunisasi boleh asalkan bahannya halal dan suci. Ini diuji saja belum, kok tau-tau dibilang halal. Tau-tau atas nama Fatwa MUI," ujarnya.

Ia pun meminta Kementerian Kesehatan menghentikan vaksin MR dan Difteri sampai kehalalannya jelas. "Saya jamin tidak sampai dua Minggu, hasilnya keluar. Tapi sudah setahun lebih sampelnya tidak diberikan. Kenapa? Ada apa?" tanyanya.

KH Tengku menambahkan, hal yang sangat mengherankan pernyataan Menkes di media seolah-olah yang menghambat pelaksanaan vaksinasi adalah MUI sehingga dapat menyebabkan kematian dimana-mana.

Kiai Tengku menekankan, padahal pihak Kemenkes lah yang sudah setahun tidak memberikan sampel vaksin untuk diperiksa.

"Perlu dicatat yang berhak menyatakan halal atau haram atau boleh karena darurat menurut UU adalah MUI. Bukan Kemenkes, apalagi Menkes. Jadi jangan mengangkangi UU walau jabatannya seorang menteri. Silakan tulis," tegasnya.

Reporter : Agung    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0