22 Agustus 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

DPR Ingatkan Defisit BPJS Kesehatan Jangan Dibebankan ke Masyarakat


DPR Ingatkan Defisit BPJS Kesehatan Jangan Dibebankan ke Masyarakat
BPJS Kesehatan. (Gi)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Komisi IX DPR menyesalkan keputusan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPSJ Kesehatan yang akan membebankan pasien dari sisi pembiayaan.

Keputusan ini tertuang melalui Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018.

"Ya kami sering dapat keluhan. Saya menyayangkan peraturan yang akan berdampak terhadap hilangnya pelayanan," ujar Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi, dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 3/8/2018.

Pihaknya telah menegur BPJS Kesehatan terkait hal ini. Namun alasannya karena adanya defisit anggaran di BPJS Kesehatan.

"Akhirnya ini kan ujung-ujungnya kembali pada kondisi keuangan yang difisit," sesalnya.

Sudah lebih dari tiga tahun BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran.

Anggota DPR Fraksi Demokrat itu menyebut, klaim BPJS hampir senilai Rp 80 triliun dengan jumlah peserta 193 juta orang, sedangkan pemasukannya hanya Rp 71 triliun.

"Ini harus menjadi tanggung jawab pemerintah, tidak bisa tidak. Tidak bisa langsung dibalikkan kepada profesi atau fasilitas kesehatan serta rakyat untuk membiayai kekurangannya," tandasnya.

Reporter : Nina Karmila    Editor : Klik Balikpapan



Comments

comments


Komentar: 0