14 November 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Praktisi Hukum Kaltim: Surat Penolakan Vaksin MR Bentuk Teror, Pelanggaran HAM


Praktisi Hukum Kaltim: Surat Penolakan Vaksin MR Bentuk Teror, Pelanggaran HAM
Agus Amri (kiri), bersama Walikota Rizal dan Wakilnya Rahmad Masud. (Klik)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Kontroversi pelaksanaan vaksin MR di Balikpapan terus bergulir. Setelah diprotes warga, kali ini suara keras juga datang dari praktisi hukum Kaltim.

Protes itu setelah munculnya surat instruksi sweeping vaksin MR dari Walikota Balikpapan. Akibatnya masyarakat yang menolak vaksin lantaran keharaman dan banyaknya korban jiwa usai divaksin menjadi resah. Belum selesai surat instruksi sweeping, kali ini warga juga diresahkan dengan surat penolakan vaksin yang berisi intimidasi.

Praktisi Hukum Kaltim, Agus Amri merasa heran dengan terbitnya dua surat tersebut. Menurutnya hal itu bisa masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia. “Gak usah lebay lah. Cabut saja, itu melanggar HAM,” ujarnya pada KLIK.

Ia menjelaskan, jika vaksinnya halal dan aman pun, setiap manusia tidak bisa dipaksa dengan cara apapun. Baik dengan cara kasar atau dengan cara halus seperti menyerang psikologisnya.

“Surat instruksi sweeping dan surat penolakan itu bentuk intimidasi. Ini teror pemerintah pada warga. Orangtua tidak nyaman secara psikologis. Ibarat simalakama. Anaknya divaksin takut haram dan jadi korban, tidak divaksin disuruh bikin surat, ini kan aneh. Jelas melanggar HAM dong,” tegasnya.

KLIK JUGA: Surat Instruksi Sweeping Vaksin MR Resahkan Warga Balikpapan

Alasannya, ujar Agus, tidak ada satu pun manusia yang berhak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Bahkan, dalam beragama saja tidak ada paksaan. Tidak ada instruksi membuat surat penolakan.

Warga Balikpapan yang menolak vaksin MR mendapat surat intimidasi. (YP)

“Misal Anda bukan Islam. Lalu mayoritas Islam. Kemudian karena Anda bukan Islam, apakah diminta menulis surat penolakan untuk tidak memeluk Islam karena A, B, C. Apakah setiap rumah dan sekolah bakal disweeping yang bukan Islam. Kan enggak. Apalagi vaksin yang hanya untuk mencegah. Bahkan penyakit yang dicegah belum tentu ada. Gak usah lebay lah,” jelasnya.

Menurut Agus, secara hukum sudah jelas. “Ya sudah jelas dong. Simpel. Ini melanggar HAM. Karena itu sebaiknya pak Walikota menarik surat instruksi sweepingnya, meniadakan sweeping dan juga tak perlu surat penolakan bagi yang enggan divaksin. Mau ini program dunia ya tetap tidak bisa caranya begitu. Konstitusi kan jelas. Taat hukum lah. Lakukan saja dengan persuasif, kalau ada yang nolak, ya biarkan itu hak mereka kok,” terangnya.

KLIK JUGA: Dinilai Tetap Haram, Tokoh Balikpapan Timur Tolak Vaksin MR

Agus mengimbau pihak terkait agar tidak melakukan intimidasi atau serangan psikologis bagi orangtua yang menolak. Sebab, konsekuensinya bisa dibawa ke ranah hukum.

“Ini bentuk teror pemerintah terhadap warga. Lebih otoriter dibanding Orde Baru. Sudahlah gak perlu pakai surat aneh-aneh. Bagi orangtua yang menolak juga tak perlu takut. Tak usah dibuat surat penolakannya,” sarannya.

KLIK JUGA: Ratusan Diopname dan 56 Wafat Setelah Divaksin

Agus mengingatkan agar pelaksanaan vaksin MR tidak dilakukan dengan cara-cara yang malah menakuti warga. “Jangan hanya demi mengejar target cakupan tapi melanggar hukum. Ini negara hukum,” tegasnya.

Ia malah mempertanyakan kewajiban pelaksana program untuk memberi informed consent pada orangtua. Informasi tentang kandungan, efek samping dan semua tentang vaksin harus jelas.

Katanya, jangan informed consent nya tidak diberikan, lalu orangtua malah diminta surat penolakan. “Waduh ini pelanggarannya double,” jelasnya. Ia mengingatkan setiap pasien memiliki hak yang dilindungi UUD dan UU. Begitu pula izin orangtua.

Jika pelaksanaan dilakukan tanpa izin orangtua, jelasnya, “Ya bisa dipidana.” Agus balik mempertanyakan urgensi dari vaksin ini. Menurutnya, tidak ada kondisi darurat sesuai Undang-undang.

“Menurut UU Rumah Sakit kan jelas, darurat itu bila nyawa terancam. Anak-anak sehat kok. Makanya tadi saya bilang, gak usah lebay pakai intimidasi segala,” jelasnya.

KLIK JUGA: Kesekian Kalinya, Usai Divaksin MR Siswa SD Muntah Darah dan Meninggal

Agus mengingatkan bila ada orangtua yang keberatan dengan kebijakan tersebut bisa melaporkannya atas tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan tenaga kesehatan. Menurutnya, pemerintah harus memberi contoh yang baik.

“Bukan malah melakukan teror. Setiap manusia punya hak sama di depan hukum. Hargai lah. Apalagi jika terbukti vaksinnya haram. Hargai dong yang memegang prinsip ini tanpa harus bikin surat aneh-aneh,” tegasnya.

Sebelumnya kasus serupa pernah terjadi di daerah lain. Namun, akhirnya Kepala Daerah setempat meminta pihak Dinas Kesehatan mencabut surat terkait lantaran masyarakat mengancam bakal menuntut ke meja hijau.

KLIK JUGA: Ribuan Santri di Pondok Milik Guru Sekumpul Tolak Vaksin MR

Reporter : Dicky Sera    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0