17 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Mau Vaksin Anak? Orangtua Harus Tahu KIPI, Ini Penjelasannya


Mau Vaksin Anak? Orangtua Harus Tahu KIPI, Ini Penjelasannya
KIPI. (dok)

KLIKBALIKPAPAN.CO – Sejumlah orangtua korban yang anaknya meninggal dunia setelah disuntik vaksin MR dan atau difteri, beberapa waktu lalu menemui MUI Pusat dan KPAI.

Mereka mengadukan nasib anaknya yang sehat lalu disuntik vaksin, kemudian dalam hitungan hari setelah divaksin meninggal dunia. Namun, tidak ada satu pun yang diakui sebagai korban KIPI.

Padahal tidak pernah sekalipun mereka yang sakit, lumpuh atau meninggal dunia setelah divaksin dilakukan analisis toksilogis forensik. Toksikologi forensik ini satu cabang forensik sain yang menekunkan diri pada pemanfaatan ilmu toksikologi dan kimia analisis untuk kepentingan peradilan.

Biasanya menyangkut penyidikan tindak pidana seperti mencari sebab-sebab keracunan, sakit atau kematian korban, dan upaya mencari pelaku kejahatan.  Secara garis besar forensik sains, pemanfatan ilmu pengetahuan bagi penegakan hukum dan peradilan.

WHO Akui Vaksin Punya Efek Samping

Sedangkan WHO sendiri telah menegaskan jika vaksin memiliki efek samping. Dampak efek samping itu, disebut Kejadian Ikutan Paska Imunisasi atau dikenal dengan istilah KIPI.

“Jangankan diakui sebagai KIPI mas, saya sendiri baru didata pihak nakes sebulan setelah anak saya meninggal dunia. Itu pun harus saya yang aktif melapor,” kesal Seliwati, yang anaknya wafat setelah divaksin.

Ia pun berpesan pada orangtua mana pun agar mempelajari bahan, kandungan dan efek samping vaksin sebelum mengizinkan anaknya disuntik vaksin.

“Dulu saya tidak tahu kandungan vaksin, apalagi KIPI. Anak saya semua divaksin karena saya nurut pemerintah, ini kan program pemerintah pasti baik. Tapi setelah anak saya diberi vaksin, meninggal dunia, tidak satu pun yang mau bertanggung jawab. Jangankan tanggung jawab, diakui sebagai KIPI saja tidak,” ujarnya pada KLIK, Selasa, 18/9/2018.

Setelah kejadian itu, ia pun mencari tahu lebih banyak tentang bahan, kandungan dan efek samping vaksin. Meski anaknya telah meninggal dunia, ia tidak menyesal baru mempelajari informasi terkait.

“Paling gak saya bisa mengedukasi orangtua lain. Bukan untuk menghindari vaksin tapi untuk lebih aware pada efek samping apapun, tak hanya vaksin. Obat saja ada efek samping, apalagi vaksin. Yang kedua, berharap pemerintah memperbaiki kebijakan tentang vaksin, mengakui KIPI dan memberi kompensasi pada korban,” sarannya. Bahan sampai saat ini Seliawati masih terus ke pelbagai instansi terkait untuk meminta keadilan. Namun, belum juga didapatkan.

KLIK JUGA: Campak Rubella Sudah Ada Sejak Zaman Penjajahan, Gak Usah Lebay

Hal sama dikatakan Noura, ibu muda asal Karawang Jawa Barat yang anak satu-satunya juga wafat dalam hitungan hari setelah divaksin. Bahkan, ia mengisahkan kematian anaknya dan perlakuan pihak terkait dengan rasa kecewa.

“Bagaimana tidak kecewa, suami saya diminta teken surat yang isinya agar tidak bilang pada pihak manapun. Lalu diagnosa kematian anak saya sudah keluar padahal belum diautopsi,” ungkapnya, dihubungi KLIK.

Orangtua Korban KIPI Memburu Keadilan

Seliawati dan Noura adalah fenomena gunung es tentang orangtua yang mentaat program pemerintah agar memvaksin anaknya. Tapi setelah anaknya menjadi korban, sampai kini tidak pernah mendapat keadilan. Tidak ada bentuk tanggung jawab dari pihak terkait.

“Please, asah pengetahuanmu tentang vaksin dan KIPI sebelum mengizinkan anakmu divaksin. Pelajari lebih dalam lagi tentang KIPI, pelajari tentang toksiologi. Kita memang hanya ibu-ibu tapi bukan berarti kita tidak bisa belajar untuk memberi yang terbaik bagi anak-anak kita,” pesan Seliawati pada pembaca.

Apa itu KIPI? Banyak literatur kesehatan dan jurnal ilmiah yang membahas KIPI. Secara singkat KIPI adalah cedera vaksin atau dampak medis apapun yang muncul setelah divaksin.

WHO menginstruksikan seluruh negara agar memberi kompensasi bagi para korban KIPI. Tapi di Indonesia, dari sekian banyak korban seteah divaksin, baru satu kali yang diakui dan diberi kompensasi. Yakni korban vaksin MR di Papua.

Dalam sebuah laporannya, Hadinegoro, Sri Rezeki S. 2000. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Sari Pediatri, Vol. 2, No. 1: 2 – 10, memaparkan: Kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi menurun. Peningkatan kasus KIPI mengancam kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi.

Apabila kasus KIPI dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan pelaporan dan pencatatan yang baik, penanganan kasus KIPI segera, dan pemberian ganti rugi yang memadai, maka kepercayaan masyarakat akan program imunisasi timbul kembali.

Pada saat ini akan dicapai kembali cakupan imunisasi yang tinggi dan penurunan insidens penyakit; walaupun kasus KIPI tetap ada bahkan akan meningkat lagi.

Ia menjelaskan KIPI bisa terjadi karena beberapa hal:

1. Induksi vaksin (vaccine induced). Terjadinya KIPI disebabkan oleh karena faktor intrinsik vaksin terhadap individual resipien. Misalnya, seorang anak menderita poliomielitis setelah mendapat vaksin polio oral.

2. Provokasi vaksin (vaccine potentiated). Gejala klinis yang timbul dapat terjadi kapan saja, saat ini terjadi oleh karena provokasi vaksin. Contoh: Kejang demam pasca imunisasi yang terjadi pada anak yang mempunyai predisposisi kejang.

3. Kesalahan (pelaksanaan) program (programmatic errors). Gejala KIPI timbul sebagai akibat kesalahan pada teknik pembuatan dan pengadaan vaksin atau teknik cara pemberian. Contoh: terjadi indurasi pada bekas suntikan disebabkan vaksin yang seharusnya diberikan secara intramuskular diberikan secara subkutan.

4. Koinsidensi (coincidental). KIPI terjadi bersamaan dengan gejala penyakit lain yang sedang diderita. Contoh: Bayi yang menderita penyakit jantung bawaan mendadak sianosis setelah diimunisasi.

WHO pada tahun 1991, melalui Expanded Programme of Immunisation (EPI) telah menganjurkan pelaporan KIPI oleh tiap negara.

Kejadian ikutan pasca imunisasi akan tampak setelah pemberian vaksin dalam dosis besar. Penelitian efikasi dan keamanan vaksin dihasilkan melalui fase uji klinis yang lazim, yaitu fase 1, 2, 3, dan 4. Uji klinis fase 1 dilakukan pada binatang percobaan, sedangkan fase selanjutnya dilakukan pada manusia.

Fase 2 dan 3 untuk mengetahui seberapa jauh imunogenisitas dan keamanan (reactogenicity and safety) vaksin yang dilakukan pada jumlah yang terbatas. Pada jumlah dosis yang terbatas mungkin KIPI belum tampak, maka untuk menilai jumlah KIPI diperlukan penelitian uji klinis dalam jumlah sampel (orang, dosis vaksin) yang besar yang dikenal sebagai post marketing surveilance (PMS).

Tujuan PMS ialah memonitor dan mengetahui keamanan vaksin setelah pemakaian yang cukup luas di masyarakat. Data PMS dapat memberikan keuntungan bagi program apabila semua KIPI (terutama KIPI berat) dilaporkan dan masalahnya.

Selain penelitian Sri Rezeki, dalam Buku Ajar Imunisasi keluaran Kemenkes juga dijelaskan, KIPI bisa terjadi tanpa batas waktu tertentu. Dampak KIPI pun bisa menyebabkan kecatatan sampai kematian. Kasus-kasus KIPI banyak terjadi dalam pelaksanaan vaksin di dalam dan luar negeri.

Di pelbagai negara, korban KIPI diakui, dirawat, dan diberi kompensasi miliaran per korban. Bahkan vaksinnya ditarik dari peredaran dan pihak terkait diseret ke hukum. Di Indonesia baru satu kali yang diberi kompensasi, korban vaksin MR Papua yang nilai kompensasinya hanya Rp 500 juta. Dan tak ada satu pun yang diseret ke hukum.

Dampak vaksin bisa terjadi seumur hidup dan menyebabkan kematian.

Masyarakat Makin Krtis, Kebijakan Vaksin Perlu Evaluasi

Sebelumnya, Pemerhati Sosial Agung Prabowo, menyampaikan masyarakat sekarang semakin kritis dengan mencari informasi lebih detil tentang efek samping vaksin.

“Harus dipahami bahwa masyarakat kita saat ini semakin kritis. Apalagi akses informasi mudah diperoleh. Masyarakat terus mencari informasi detil tentang vaksin, membandingkan kasus di luar negeri, kok beda di sana lebih dihargai. Nah ini menjadi pemicu juga rendahnya cakupan,” jelasnya.

Ia pun menyarankan agar pelaksanaan vaksin bisa segera dievaluasi. Misalnya, memberi informed consent, melakukan persuasif, membebaskan pilihan pada masyarakat.

“Jangan dipaksa. Malah berontak nanti. Kembalikan saja kebijakannya seperti zaman pak Sby atau sebelumnya. Gejolak penolakan kan hanya ada era penguasa sekarang. Kenapa? Karena cara-caranya kurang elok. Evaluasi dong,” ingatnya.

Apalagi, sambungnya, penolakan datang justru dari orangtua yang rutin melakukan imunisasi bagi anaknya. Tapi dengan banyaknya korban KIPI, korban tidak diakui, dilakukan dengan pemaksaan akhirnya menjadi bumerang.

“Kalau mau sesuai target cakupan, perbaiki caranya. Jangan dengan pemaksaan, lakukan saja dengan cara manusiawi. Kayak zaman presiden dulu-dulu aja lah caranya. Gak usah dipaksa. Yang nolak banyak orangtua pro vaksin kan,” ujarnya.

KLIK JUGA: Pelaksanaan Vaksin Perlu Dievaluasi, Bukan Memaksa

Praktisi Hukum Kaltim, Agus Amri, juga menyoroti pelaksanaan vaksin MR yang hanya berorientasi mengejar cakupan. Kemudian dilakukan dengan cara-cara yang menabrak aturan.

Ia menyoroti surat instruksi sweeping vaksin MR dari Walikota Balikpapan. Akibatnya masyarakat yang menolak vaksin karena keharaman dan banyaknya korban jiwa usai divaksin makin menjadi resah dengan kebijakan itu. Bahkan belum selesai surat instruksi sweeping, warga juga diresahkan surat penolakan vaksin yang berisi intimidasi

Menurut Agus hal itu bisa masuk dalam ranah pelanggaran hak asasi manusia. “Gak usah lebay lah. Cabut saja, itu melanggar HAM,” ujarnya pada KLIK.

Ia menjelaskan, jika vaksinnya halal dan aman pun, setiap manusia tidak bisa dipaksa dengan cara apapun. Baik dengan cara kasar atau dengan cara halus seperti menyerang psikologisnya.

“Surat instruksi sweeping dan surat penolakan itu bentuk intimidasi. Ini teror pemerintah pada warga. Orangtua tidak nyaman secara psikologis. Ibarat simalakama. Anaknya divaksin takut haram dan jadi korban, tidak divaksin disuruh bikin surat, ini kan aneh. Jelas melanggar HAM dong,” tegasnya.

Alasannya, ujar Agus, tidak ada satu pun manusia yang berhak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Bahkan, dalam beragama saja tidak ada paksaan. Tidak ada instruksi membuat surat penolakan.

“Misal Anda bukan Islam. Lalu mayoritas Islam. Kemudian karena Anda bukan Islam, apakah diminta menulis surat penolakan untuk tidak memeluk Islam karena A, B, C. Apakah setiap rumah dan sekolah bakal disweeping yang bukan Islam. Kan enggak. Apalagi vaksin yang hanya untuk mencegah. Bahkan penyakit yang dicegah belum tentu ada. Gak usah lebay lah,” jelasnya.

KLIK JUGA: Praktisi Hukum: Surat Penolakan Vaksin MR Bentuk Teror

Reporter : Nikita Farmelia    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0