17 Desember 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Praktisi Hukum Ini Minta Polda Fokus Bidik Aktor Utama Kasus RPU


Praktisi Hukum Ini Minta Polda Fokus Bidik Aktor Utama Kasus RPU
Praktisii Hukum Kaltim, Agus Amri. (Klik)

KLIKBALIKPAPAN.CO - Kasus dugaan lahan korupsi Rumah Potong Unggas, mulai memasuki babak baru.

Setelah munculnya Justice Collaborator dari salah satu tersangka, kasus tersebut kembali menjadi sorotan publik. Antara lain, dari Praktisi Hukum tekemuka Kaltim, Agus Amri.

Dalam perbincangannya dengan KLIK, Selasa 6/11/2018, Agus Amri, meminta Polda Kaltim tidak lagi memburu siapa dan kemana aliran uang proyek RPU.

"Melainkan harus fokus membidik aktor utamanya. Ini bisa mudah dilakukan melalui sosok Justice Collaborator yang siap membantu kepolisian," sarannya.

Menurut Agus, kasus tindak pidana korupsi masuk dalam pasal pasal 2 dan 3 undang-undang Tipikor bukan pasal 5 atau pasal 12 undang-undang Tipikor karena 12 dan 13 adalah Gratifikasi.

Agus mengingatkan, polisi tidak perlu mencari siapa dapat berapa. "Kenapa? Sebab, sampai kapan pun tidak pernah selesai. Namun, seharusnya mencari siapa yang mengambil kebijakan saat dana itu di mark up mencapai Rp 12 miliar," jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, hal tersebut bukan kasus gratifikasi. "Memangnya ada yang mau pakai dokumentasi saat bagi-bagi uang hasil korupsi? Sekelas KPK saja baru bisa ungkap suap jika ada operasi tangkap tangan," ingat Agus.

Ia kembali menekankan, penyidik tidak perlu lagi mencari aliran dana siapa dapat berapa.

"Kasus ini sederhana sekali. Cukup fokus pada siapa yang bertanggung jawab terhadap mark up proyek itu. Tinggal fokus membidik aktor utamanya saja," tegasnya.

Dalam kasus RPU, polisi telah menetapkan beberapa tersangka, salah satunya AW. Kini, AW bakal menjadi saksi pelapor atau Justice Collaborator.

Surat pengajuan atas nama AW, dengan stempel dan paraf staf Ditkrimsus Polda Kaltim, telah lama dikirim tertanggal, 31/10/2018.

Dalam surat yang diperlihatkan pada KLIK, antara lain berisi:

"Saat ini saya berstatus sebagai tersangka. Dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai saksi pelapor yang bekerjasama terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang pada pembebasan lahan Rumah Potong Unggas TA 2015..."

Demikian kutipan surat yang dikirim AW ke Polda Kaltim.

"Nanti akan ketahuan siapa yang melakukan apa, dan mendapatkan apa. Ini kan masalahnya tindak pidana korupsi. Jadi fokus saja aktor utamanya, tak perlu berbelit-belit lagi," desak Agus.

Dalam sebuah tender proyek, biasanya diketahui dan perlu persetujuan pimpinan. Jika demikian, mungkin kah dalam kasus ini pimpinan di Pemkot dan DPRD bakal jadi bidikan? Publik menanti gebrakan Polda Kaltim.

Reporter : Nina Karmila    Editor : KLIK Group



Comments

comments


Komentar: 0